Berita Terbaru Peradilan

Menurut Pakar Hukum Pidana Ahmad Sofyan, prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

Fahri Bachmid menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dimaknai secara parsial dan tidak cukup hanya dipahami sebagai kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta MK “membatalkan kewenangan peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Seorang eksekutif BUMN tidak menerima aliran uang satu sen pun, tidak pernah dilakukan audit dari BPK atau BPKP perihal kerugian negara, lalu divonis sebagai koruptor!

Ibas menambahkan bahwa keberadaan KUHAP yang baru harus menjadi fondasi bagi sistem peradilan yang lebih modern, transparan, serta selaras dengan perkembangan masyarakat.

Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengejar pengembalian kerugian negara karena penjara tidak membuat jera koruptor.

Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto tetap membolehkan para hakim yang masih mau pergi-pergian ke diskotek hingga tempat karaoke. Namun, dia menyinggung soal sanksinya.

Jika ada kenaikan gaji, kinerja dan integritas hakim diharapkan lebih baik.

Parlemen atau Knesset Israel dengan suara bulat menyetujui proposal untuk membahas pemecatan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Putusan terhadap Alex Denni baik di tingkat banding maupun kasasi  bertolak belakang dengan putusan terhadap dua terdakwa.

Pengungkapan korupsi besar-besaran oleh seorang mantan anggota parlemen mengguncang lanskap politik Iran, dianggap taktik untuk mendukung pencalonan Mojtaba Khamenei.

Kesesatan hukum dalam perkara Mardani H Maming memperkuat fakta bahwq mafia peradilan di Indonesia masih leluasa berkerja, misalnya pada kasus Mardani H Maming.