Berita Terbaru Izin

Polemik mengenai perlu atau tidaknya izinsebelum pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Jampidsus Febrie Adriansyah dapat tanggapan dari pakar hukum Profesor Henry Indraguna.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan dari hasil pengawasannya, ditemukan bahwa sejumlah daycare tidak berizin atau berlegalitas lemah.

Amerika Serikat (AS) menerapkan pendekatan baru dalam pemberian izin tinggal tetap di dalam negeri, yang kini hanya diberikan dalam keadaan luar biasa.

KemenPPPA mencatat bahwa sekitar 44 persen daycare di Indonesia belum memiliki izin atau legalitas, dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyampaikan bahan bakar nabati (BBN) Bobibos harus menjalani tes jalan secara resmi pada kendaraan mobil dan motor.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengevaluasi ratusan izin usaha pertambangan (IUP), terutama yang berada di hutan lindung.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan menegaskan, pelanggar kebijakan tersebut diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan hingga pembekuan izin.

Pencabutan izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026, yang telah dirilis oleh OJK.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, nasib pengelolaan tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources (PTAR) akan diumumkan pekan depan

Bahlil menegaskan pemerintah tetap mempertimbangkan aspek penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah dalam mengambil keputusan terkait operasional tambang

Purbaya mengataka, untuk membuat proses pengurusan menjadi gratis, pihaknya tidak bisa mengakomodir hal itu karena sidang debottlenecking hanya menyelaraskan soal aturan.

Purbaya mengatakan, pencabutan izin tambang emas Martabe di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional.