Berita Terbaru E commerce

Kementerian Perdagangan memberikan masa transisi bagi pedagang dimarketplace(lokapasar) atau e-Commerce, untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk perluas akses.

Riset terbaru mengungkap banyak UMKM di Indonesia mampu bertahan di tengah gempuran produk impor dengan mengandalkan pelanggan setia dan jejaring lokal.

Purbaya mengatakan, pemerintah secara bertahap akan menunjuk lebih banyak perusahaan e-commerce atau marketplace (lokapasar), sebagai pemungut Pajak (PPh) Pasal 22.

DirektoratJenderal Pajak (DJP)Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital melonjak hingga 100 persen jadi Rp24 triliun per tahun.

Purbaya mengaku, dirinya menerima protes dari para pedagang offline, yang mengeluhkan soal tidak adilnya pungutan pajak antara pelaku usaha online dengan offline.

Purbaya mengatakan, pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant di platform e-commerce, akan dimulai pada bulan Juli 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensimulasikan kewajiban pajak yang harus dipenuhiselleratau pedagang yang berjualan diplatformmarketplace atau e-Commerce (lokapasar)

Perlindungan jaminan sosial penting diterapkan bagi seluruh pekerja tanpa memandang skala usaha tempat mereka bekerja karena risiko kecelakaan kerja dapat terjadi.

Inge menekankan, wacana pemungutan pajak kepada toko online (e-commerce) pada Juli 2026 mendatang, tidak akan menimbulkan penarikan pajak ganda dan bukan jenis pajak baru

Kemendag menegaskan, lokapasar ataumarketplace (e-Commerce) kini wajib memberikan potongan biaya layanan paling sedikit 50 persen kepada usaha mikro dan kecil.

Aturan terkait biaya layanan diplatform e-Commerce yang disiapkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebentar lagi akan dikeluarkan dan diberlakukan.

Mendag Budi menyiapkan revisi Permendag No. 31/2023 soal ekosistem e-commerce dan marketplace, imbas tingginya biaya administrasi & logistik yang dikenakan ke pelaku UMKM