Berita Terbaru Ciptaker

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan tumbuh lebih dari 5%. Unruk mencapai target itu, Pemerintah mempermudah izin berusaha melalui UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Arif Budimanta menegaskan,  Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus dilakukan secara cepat dan berbasis digital.

KSBSI Kalbar Pinta Berikan Perlindungan Hak Buruh Kelapa Sawit

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mahkamah, beleid dalam UU Ciptaker tidak melanggar UU

Sebanyak 6,612 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen buruh dan aliansi masyarakat pada hari ini, Kamis, 10 Agustus

Penolakan pasca pengesahan Perppu Cipta Kerja atau Ciptaker menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker terus disuarakan kalangan buruh. Mereka gugat ke MK.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal menjelaskan bahwa UU Ciptaker merupakan salah satu pilar terpenting untuk terus mendorong angka ekspor.

Said Iqbal sindir MK karena pengajuan uji formil Perppu Cipta Kerja sengaja diajukan jauh hari. Hal itu sebelum DPR dan pemerintah sepakat sahkan Perppu jadi UU Ciptaker.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memilih walkout atau keluar dari rapat paripurna saat pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang soal Cipta Kerja.

Anggota fraksi Demokrat dan PKS menolak pengeshan Cipta Kerja, pada Selasa, 21 Maret 2023.

Menkopolhukam Mahfud MD menganggap wajar bila ada masyarakat yang menolak Perppu Ciptaker tersebut. Dia justru menganggap penolakan tersebut sebagai hal yang positif.

Partai Demokrat menolak ditetapaknnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker menjadi Undang-undang.