Berita Terbaru Bpjph

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat pembayaran biaya sertifikasi halal secara daring ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat naik signifikan.

Halal tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi produk semata, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem dan rantai pasok yang melibatkan berbagai sektor ekonomi.

Kepala BPJPH Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan, kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan lainnya.

Haikal meneken perjanjian pengakuan (recognition agreement) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yakni Halal Madani Certification & Inspection Services Shenzhen, China

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengugnkapkanbahwa Amerika Serikat (AS) telah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan produk halal di Indonesia.

Kepala BPJPH Haikal Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan regulasi halal Indonesia, termasuk terhadap produk asal Amerika Serikat yang masuk RI.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk dan beredar di Indonesia tetap harus bersertifikat halal.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada Senin, 9 Februari 2026

Dyah menegaskan, sertifikasi halal sebagai kewajiban bagi seluruh produk yang diproduksi & dipasarkan di RI, merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh pasar domestik.

Haikal memastikan, pihaknya sudah menjalin kesepakatan Mutual Recognition Agreement (MRA) terkait penerapan produk-produk halal dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan, kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2026.

Pemerintah akan menggratiskan 1,35 juta sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) pada 2026.