Berita Terbaru Mkd

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan bahwa tak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni untuk menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan tak ada pelanggaran etik pada proses uji kepatuhan dan kelayakan serta pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) periode 2024-2029.

Lima teradu dugaan pelanggaran etik yaitu Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Nafa Urbach, Uya Kuya dan Eko Patrio masing-masing dapat sanksi beragam.

Golkar menilai proses etik di DPR merupakan bagian dari sistem check and balances yang harus dijalankan secara objektif dan transparan.

MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni melanggar kode etik karena melontarkan pernyataan yang tidak bijak.

MKD menyatakan bahwa Ahmad Sahroni telah melanggar kode etik dan menjatuhkan hukuman berupa nonaktif selama enam bulan sebagai anggota DPR RI.

Video parodi sound horeg yang diunggah Eko Patrio dinilai kurang tepat karena terkesan defensif atas kritikan-kritikan yang dilontarkan kepada dirinya.

MKD mengingatkan Adies Kadir agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media apabila menyangkut hal teknis.

MKD memutuskan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama alias Uya Kuya terbukti tidak melanggar kode etik sebagai anggota DPR.

Nafa Urbach, Ahmad Sahroni dan Eko Patrio terbukti melanggar kode etik sebagai anggota DPR.

Fraksi Partai Golkar DPR RI menegaskan bahwa akan menindaklanjuti keputusan MKD tersebut. Sarmuji menilai para pendukung Adies Kadir mendukung penuh keputusan MKD DPR itu