Berita Terbaru Mk

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta putusan MK soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan dapat diterapkan mulai 2027

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan kawasan yudikatif dimulai pada Desember 2025 sebagai bagian dari konstruksi tahap kedua pembangunan IKN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah memperoleh informasi mengenai putusan MK tersebut. Meski demikian, hingga kini pemerintah

Ketentuan meengenai kewajiban alokasi anggaran pendidikan paling sedikit 20 persen tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Daniel menjelaskan, sejak awal MBG dirancang sebagai program untuk menekan angka stunting serta mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang timbul akibat belum meratanya

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai program MBG dirancang untuk menjawab persoalan stunting dan berbagai masalah kesehatan lain akibat belum meratanya pemenuhan

Sidang pengucapan putusan atau ketetapan gugatan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, bakal digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 30 Juli 2026.

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyambut baik putusan MK terkait sisa kuota internet. Dia pun mengingatkan operator agar tak menaikan tarif internet.

MK mengabulkan sebagian gugatan kuota internet hangus. Operator telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota tetap aktif dan bisa digunakan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan putusan MK tidak berlaku surut terhadap ormas yang mengantongi pengelolaan izin tambang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait manfaat dana pensiun.

MPR dan MK baru saja menandatangani MoU soal salinan putusan. MPR akan dimintai pandangan dalam perkara yang berkaitan dengan tafsir UUD di Mahkamah Konstitusi.